Dashboard UPT Perpustakaan

Terhimpunnya hak cipta, paten dan merek dalam perundang-undangan akan memberi kemudahan dalam menemukan peraturan perundang-undangan dan memberi gambaran pesatnya perkembangan hukum di bidang Hak Milik Intelektual, yang merupakan hasil pemikiran, usaha dan karya seseorang yang dilindungi hukum sebagai harta kekayaan. Hak Cipta diatur dalam UU RI No.6 tahun 1982, Paten diatur dalam UU RI No.6 tahun 1989, Hak atas merek diatur dalam UU RI No.19 tahun 1992

Polisi, Jaksa, dan Hakim adalah aparat penegak hukum yang perlu mendapat pengaturan intensif dalam menjalankan fungsinya menegakan keadilan ditanah air. Baik buruknya kinerja para penegak hukum tersebut, tentu amat berpengaruh tehadap terciptanya rasa keadilan dan ketentraman dlam hata rakyat Indonesia. Dalam buku ini, dimuat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Kepolisian Negara, dan Kejaksaan dari periode tahun 1961 hingga tahun 2004 tentang kedudukan, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga negara di Indonesia.

Polisi, Jaksa, dan Hakim adalah aparat penegak hukum yang perlu mendapat pengaturan intensif dalam menjalankan fungsinya menegakan keadilan ditanah air. Baik buruknya kinerja para penegak hukum tersebut, tentu amat berpengaruh tehadap terciptanya rasa keadilan dan ketentraman dlam hata rakyat Indonesia. Dalam buku ini, dimuat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Kepolisian Negara, dan Kejaksaan dari periode tahun 1961 hingga tahun 2004 tentang kedudukan, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga negara di Indonesia.

Polisi, Jaksa, dan Hakim adalah aparat penegak hukum yang perlu mendapat pengaturan intensif dalam menjalankan fungsinya menegakan keadilan ditanah air. Baik buruknya kinerja para penegak hukum tersebut, tentu amat berpengaruh tehadap terciptanya rasa keadilan dan ketentraman dlam hata rakyat Indonesia. Dalam buku ini, dimuat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Kepolisian Negara, dan Kejaksaan dari periode tahun 1961 hingga tahun 2004 tentang kedudukan, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga negara di Indonesia.

Polisi, Jaksa, dan Hakim adalah aparat penegak hukum yang perlu mendapat pengaturan intensif dalam menjalankan fungsinya menegakan keadilan ditanah air. Baik buruknya kinerja para penegak hukum tersebut, tentu amat berpengaruh tehadap terciptanya rasa keadilan dan ketentraman dlam hata rakyat Indonesia. Dalam buku ini, dimuat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Kepolisian Negara, dan Kejaksaan dari periode tahun 1961 hingga tahun 2004 tentang kedudukan, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga negara di Indonesia.

Polisi, Jaksa, dan Hakim adalah aparat penegak hukum yang perlu mendapat pengaturan intensif dalam menjalankan fungsinya menegakan keadilan ditanah air. Baik buruknya kinerja para penegak hukum tersebut, tentu amat berpengaruh tehadap terciptanya rasa keadilan dan ketentraman dlam hata rakyat Indonesia. Dalam buku ini, dimuat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Kepolisian Negara, dan Kejaksaan dari periode tahun 1961 hingga tahun 2004 tentang kedudukan, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga negara di Indonesia.

Polisi, Jaksa, dan Hakim adalah aparat penegak hukum yang perlu mendapat pengaturan intensif dalam menjalankan fungsinya menegakan keadilan ditanah air. Baik buruknya kinerja para penegak hukum tersebut, tentu amat berpengaruh tehadap terciptanya rasa keadilan dan ketentraman dlam hata rakyat Indonesia. Dalam buku ini, dimuat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Kepolisian Negara, dan Kejaksaan dari periode tahun 1961 hingga tahun 2004 tentang kedudukan, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga negara di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 merupakan landasan hukum pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia. Berikut adalah poin-poin penting mengenai undang-undang tersebut

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak memiliki "pengarang" dalam arti penulis buku, melainkan disusun dan disahkan oleh lembaga negara. Secara hukum, pembentuk UU ini adalah: Pemerintah Republik Indonesia (Ekskutif): Diajukan oleh Presiden (saat itu Soeharto) dan disusun oleh tim teknis dari Departemen Agama serta Departemen Kehakiman. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) (Legislatif): Yang memberikan persetujuan bersama dalam sidang paripurna.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak memiliki "pengarang" dalam arti penulis buku, melainkan disusun dan disahkan oleh lembaga negara. Secara hukum, pembentuk UU ini adalah: Pemerintah Republik Indonesia (Ekskutif): Diajukan oleh Presiden (saat itu Soeharto) dan disusun oleh tim teknis dari Departemen Agama serta Departemen Kehakiman. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) (Legislatif): Yang memberikan persetujuan bersama dalam sidang paripurna.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak memiliki "pengarang" dalam arti penulis buku, melainkan disusun dan disahkan oleh lembaga negara. Secara hukum, pembentuk UU ini adalah: Pemerintah Republik Indonesia (Ekskutif): Diajukan oleh Presiden (saat itu Soeharto) dan disusun oleh tim teknis dari Departemen Agama serta Departemen Kehakiman. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) (Legislatif): Yang memberikan persetujuan bersama dalam sidang paripurna.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak memiliki "pengarang" dalam arti penulis buku, melainkan disusun dan disahkan oleh lembaga negara. Secara hukum, pembentuk UU ini adalah: Pemerintah Republik Indonesia (Ekskutif): Diajukan oleh Presiden (saat itu Soeharto) dan disusun oleh tim teknis dari Departemen Agama serta Departemen Kehakiman. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) (Legislatif): Yang memberikan persetujuan bersama dalam sidang paripurna.

Dasar hukum utama mengenai perlindungan anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, aturan ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan penguatan untuk merespons kebutuhan zaman: UU No. 35 Tahun 2014: Perubahan pertama yang mempertegas kewajiban negara, pemerintah, dan masyarakat dalam perlindungan anak, serta memperberat sanksi bagi pelaku kekerasan.

Dasar hukum utama mengenai perlindungan anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, aturan ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan penguatan untuk merespons kebutuhan zaman: UU No. 35 Tahun 2014: Perubahan pertama yang mempertegas kewajiban negara, pemerintah, dan masyarakat dalam perlindungan anak, serta memperberat sanksi bagi pelaku kekerasan.

Under the Greenwood Tree merupakan novel yang menggambarkan kehidupan masyarakat pedesaan Inggris, terutama hubungan antarmanusia, cinta, tradisi, perubahan sosial, dan pertentangan antara cara hidup lama dengan perkembangan zaman.