Dashboard UPT Perpustakaan

Buku "Politik Bebas Aktif" karya Sabir membahas konsep politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan pada prinsip non-blok dan independen. Sabir menjelaskan bahwa politik bebas aktif merupakan strategi untuk menjaga kedaulatan nasional sekaligus menjalin hubungan baik dengan berbagai negara.

Buku "Politik Bebas Aktif" karya Sabir membahas konsep politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan pada prinsip non-blok dan independen. Sabir menjelaskan bahwa politik bebas aktif merupakan strategi untuk menjaga kedaulatan nasional sekaligus menjalin hubungan baik dengan berbagai negara.

Buku ini lahir sebagai hasil paduan antara pengamatan dan pengalaman-pengalaman bahasa teroritis-konsepsional di berbagai forum diskusi dari satu sisi dan praktis-operasional di lingkungan pemerintahan dari sisi lain.

Buku ini lahir sebagai hasil paduan antara pengamatan dan pengalaman-pengalaman bahasa teroritis-konsepsional di berbagai forum diskusi dari satu sisi dan praktis-operasional di lingkungan pemerintahan dari sisi lain.

Buku ini lahir sebagai hasil paduan antara pengamatan dan pengalaman-pengalaman bahasa teroritis-konsepsional di berbagai forum diskusi dari satu sisi dan praktis-operasional di lingkungan pemerintahan dari sisi lain.

Buku ini lahir sebagai hasil paduan antara pengamatan dan pengalaman-pengalaman bahasa teroritis-konsepsional di berbagai forum diskusi dari satu sisi dan praktis-operasional di lingkungan pemerintahan dari sisi lain.

Buku ini lahir sebagai hasil paduan antara pengamatan dan pengalaman-pengalaman bahasa teroritis-konsepsional di berbagai forum diskusi dari satu sisi dan praktis-operasional di lingkungan pemerintahan dari sisi lain.

Dari berbagai pengertian atau definisi tentang politik hukum yang diberikan oleh para ahli dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara atau legal policy . Metode yang digunakan dalam buku ini jauh lebih kompleks daripada bentuk penampilannya yang hanya yuridis-normatif. Metode interdisipliner, transdisipliner, seperti yang dilakukan dalam buku ini, membantu menampilkan sosok hukum secara lebih lengkap. Sehingga hubungan kuasa antara konfigurasi politik dan produk hukum dengan mengkaji hukum pemilihan umum, hukum pemerintahan (di daerah) dan hukum agraria, buku ini juga merupakan kajian ilmu hukum yang dipadukan dengan ilmu politik. Oleh karena itu, isinya jelas berbeda dengan tulisan-tulisan yang menggunakan pendekatan normatif semata.

Dari berbagai pengertian atau definisi tentang politik hukum yang diberikan oleh para ahli dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara atau legal policy . Metode yang digunakan dalam buku ini jauh lebih kompleks daripada bentuk penampilannya yang hanya yuridis-normatif. Metode interdisipliner, transdisipliner, seperti yang dilakukan dalam buku ini, membantu menampilkan sosok hukum secara lebih lengkap. Sehingga hubungan kuasa antara konfigurasi politik dan produk hukum dengan mengkaji hukum pemilihan umum, hukum pemerintahan (di daerah) dan hukum agraria, buku ini juga merupakan kajian ilmu hukum yang dipadukan dengan ilmu politik. Oleh karena itu, isinya jelas berbeda dengan tulisan-tulisan yang menggunakan pendekatan normatif semata.

Dari berbagai pengertian atau definisi tentang politik hukum yang diberikan oleh para ahli dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara atau legal policy . Metode yang digunakan dalam buku ini jauh lebih kompleks daripada bentuk penampilannya yang hanya yuridis-normatif. Metode interdisipliner, transdisipliner, seperti yang dilakukan dalam buku ini, membantu menampilkan sosok hukum secara lebih lengkap. Sehingga hubungan kuasa antara konfigurasi politik dan produk hukum dengan mengkaji hukum pemilihan umum, hukum pemerintahan (di daerah) dan hukum agraria, buku ini juga merupakan kajian ilmu hukum yang dipadukan dengan ilmu politik. Oleh karena itu, isinya jelas berbeda dengan tulisan-tulisan yang menggunakan pendekatan normatif semata.

Dari berbagai pengertian atau definisi tentang politik hukum yang diberikan oleh para ahli dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara atau legal policy . Metode yang digunakan dalam buku ini jauh lebih kompleks daripada bentuk penampilannya yang hanya yuridis-normatif. Metode interdisipliner, transdisipliner, seperti yang dilakukan dalam buku ini, membantu menampilkan sosok hukum secara lebih lengkap. Sehingga hubungan kuasa antara konfigurasi politik dan produk hukum dengan mengkaji hukum pemilihan umum, hukum pemerintahan (di daerah) dan hukum agraria, buku ini juga merupakan kajian ilmu hukum yang dipadukan dengan ilmu politik. Oleh karena itu, isinya jelas berbeda dengan tulisan-tulisan yang menggunakan pendekatan normatif semata.

Buku karya Muhammad Sirozi, Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989 (INIS, 2004), menganalisis negosiasi intensif antara tokoh Islam dan pemerintah Orde Baru. Tokoh Islam berperan krusial memperjuangkan pendidikan agama sebagai kompenen integral sistem pendidikan nasional dalam UU Sisdiknas 1989

Buku karya Muhammad Sirozi, Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989 (INIS, 2004), menganalisis negosiasi intensif antara tokoh Islam dan pemerintah Orde Baru. Tokoh Islam berperan krusial memperjuangkan pendidikan agama sebagai kompenen integral sistem pendidikan nasional dalam UU Sisdiknas 1989

Buku karya Muhammad Sirozi, Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989 (INIS, 2004), menganalisis negosiasi intensif antara tokoh Islam dan pemerintah Orde Baru. Tokoh Islam berperan krusial memperjuangkan pendidikan agama sebagai kompenen integral sistem pendidikan nasional dalam UU Sisdiknas 1989

Buku karya Muhammad Sirozi, Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989 (INIS, 2004), menganalisis negosiasi intensif antara tokoh Islam dan pemerintah Orde Baru. Tokoh Islam berperan krusial memperjuangkan pendidikan agama sebagai kompenen integral sistem pendidikan nasional dalam UU Sisdiknas 1989